Dari arena Konggres Nasional IGI ke - 1 dilaporkan bahwa Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional menegaskan akan menyediakan dana Rp. 70T untuk sertifikasi guru. Berita yang luar biasa menggembirakan buat para Guru Indonesia. Berikut laporan lengkapnya yang dirilis Media Kompas.
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.
Ia mengatakan, pemerintah juga bertekad mengupayakan kesejahteraan guru non-PNS dengan bantuan Rp 300 ribu per orang per bulan. Menurut dia, ada sekitar 3,4 juta guru Indonesia yang mengampu sekitar 56 juta siswa. Jika ditambah pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) 28 juta anak, maka jumlahnya mencapai 84 juta.
Guru yang belum menyandang gelar S-1 akan diberikan beasiswa menempuh pendidikan jenjang strata-1. Pada tahun 2015, ditargetkan tak ada lagi guru yang tak berpendidikan S-1.
Dalam kesempatan tersebut, Fasli juga meminta IGI menjadi pelopor peningkatan mutu dan profesionalitas guru. "Saya punya buku. Jika guru-guru mempelajari brain based learning, manajemen sekolah, peningkatan kapasitas guru, maka IGI akan menjadi pelopor profesionalitas guru," tandasnya.
Fasli juga menyinggung pentingnya independensi IGI dan independensi sekolah. Ia mengatakan, guru tidak boleh terlibat dalam pilkada dan lainnya.
"Kita harus membangun independensi sekolah dari intervensi apa pun. Misalnya pengaruh pilkada," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma mengatakan, reformasi bangsa sejatinya adalah reformasi di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan terletak pada bangkitnya kesadaran guru untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan mutu, dan profesionalitasnya.
"Inilah sejatinya reformasi. IGI akan mendorong perubahan ini dari pribadi guru," tegas Satria.
Ia juga menyampaikan apresiasinya atas perkembangan IGI saat ini. Menurut dia, antusiasme dan sambutan guru di sejumlah daerah terhadap wadah organisasi ini sangat besar. Kini, IGI memikili perwakilan di 21 Propinsi dan 191 daerah kabupaten/kotamadya.
"Ini semua melalui proses dari bawah, dari guru-guru yang ingin mengubah dirinya," kata dia.
Ketua Dewan Pembina IGI Indra Djati Sidi menambahkan, seluruh pengurus IGI harus menyadari bawah kekuatan IGI adalah keinginan guru untuk berubah dan memperbaiki kompetensinya.
Read more...
